Bima Arya Applauds Perindo Party: Young, Creative, and Highly Publicly Conscious

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiartobaru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo. Acara tersebut diadakan untuk para kader DPRD 2024–2029 dan berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Bima Arya memuji Partai Perindo sebagai partai yang segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Tingkat Kesadaran yang Tinggi”

Bima Arya menyatakan bahwa dibandingkan dengan partai-partai yang sudah mapan, Perindo tampil lebih muda namun memiliki kesadaran publik yang tinggi. “Perindo ini meski tergolong muda, namun tingkat kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.

Semangat Kolaborasi

Wamendagri juga menyampaikan bahwa Perindo dihuni oleh banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang seperti aktivis mahasiswa, anti-korupsi, media sosial, serta pegiat disabilitas. Menurutnya, ini adalah contoh sinergi kolaboratif yang luar biasa!

Kritik Konstruktif untuk Menghindari Penyimpangan Pejabat

Bima Arya menyoroti pentingnya peran DPRD yang beranggotakan kader Partai Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan dengan efisien dan tepat: “Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan mampir ke kantong pejabat… DPRD berperan penting dalam mengawasi hal ini secara konsisten.”

Ia juga menekankan, DPRD perlu memiliki keberanian untuk memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah menyimpang dari jalur yang seharusnya.

Kunci: Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif

Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan besar-besaran kemiskinan bisa tercapai melalui sinergi legislatif dan eksekutif. DPRD dari Partai Perindo diharapkan bisa menjadi ujung tombak kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Ringkas

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai muda dengan tingkat kesadaran publik yang tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor — mahasiswa, media, sosial, dan disabilitas
Peran DPRD Mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik kepada kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan